BPJS Kesehatan Cabut 3 Pelayanan Kesehatan Ini, Siap-siap Nabung yang Mau Lahiran


Badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) kesehatan per 25 juli 2018 tidak menjamin ataupun menanggung 3 pelayanan kesehatan, ialah katarak, persalinan balita yang lahir sehat, dan juga rehabilitasi medik.


pala humas bpjs kesehatan, nopi hidayat, membetulkan, per rabu (25/7) , bpjs kesehatan mempraktikkan sebagian implementasi


pertama, peraturan direktur jaminan pelayanan kesehatan no 2 tahun 2018 tentang penjaminan pelayanan katarak dalam program jaminan kesehatan, kedua peraturan direktur jaminan pelayanan kesehatan no 3 tahun 2018 tentang penjaminan pelayanan persalinan dengan balita lahir sehat, dan juga ketiga peraturan direktur jaminan pelayanan kesehatan no 5 tahun 2018 tentang penjaminan pelayanan




terbitnya peraturan ini mengacu pada syarat perundang – undangan, spesialnya undang – undang no 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (sjsn).

spesialnya, tutur ia, pasal 24 ayat 3 yang mengatakan, bpjs kesehatan mampu menumbuhkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali kualitas pelayanan, dan juga sistem pembayaran pelayanan kesehatan buat tingkatkan efisiensi dan juga daya guna jaminan kesehatan.

kebijakan 3 peraturan itu dicoba supaya partisipan program jkn – kis mendapatkan khasiat pelayanan kesehatan yang bermutu, efisien, dan juga efektif.


“Hal ini dicoba bagaikan tindak lanjut dari rapat tingkatan menteri dini tahun 2018 yang mangulas tentang sustainibilitas program jkn – kis di mana bpjs kesehatan wajib fokus pada kualitas layanan dan juga daya guna pembiayaan, ” ucapnya.

Nopi meningkatkan, yang diartikan dengan daya guna pembiayaan disini merupakan setimpal dengan kutipan uraian atas undang – undang no 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional pasal 22 kalau luasnya pelayanan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan partisipan yang mampu berbeda dan juga keahlian keuangan tubuh penyelenggara jaminan sosial.

“Hal ini dibutuhkan buat kehati – hatian, ” ucapnya.

BPJS kesehatan pula telah berbicara dengan bermacam pemangku kepentingan (stakeholder) , antara lain, departemen kesehatan, asosiasi profesi dan juga sarana kesehatan, regu kendali kualitas dan juga kendali pengeluaran, dan dewan pertimbangan kedokteran (dpm) dan juga dewan pertimbangan klinis (dpk).

di tingkatan wilayah, bpjs kesehatan telah melaksanakan sosialisasi kepada dinas kesehatan, sarana kesehatan, dan juga asosiasi setempat.

disinggung menimpa keadaan bpjs kesehatan yang tengah hadapi defisit, dia enggan berpendapat banyak.

“perlu kami tekankan kalau dengan diimplementasikan 3 peraturan ini, bukan dalam artian terdapat pembatasan pelayanan kesehatan yang dikasih kepada partisipan jkn – kis. tetapi, penjaminan pembiayaan bpjs kesehatan disesuaikan dengan keahlian keuangan bpjs kesehatan dikala ini, ” katanya.

dia meningkatkan, bpjs kesehatan hendak senantiasa membenarkan kalau partisipan jkn – kis menemukan jaminan pelayanan kesehatan setimpal dengan syarat.

bpjs kesehatan, kata ia, pula terus melaksanakan koordinasi dengan faskes dan juga dinas kesehatan supaya dalam implementasi peraturan ini mampu berjalan serupa yang diharapkan.

hingga dengan 20 juli 2018, tercatat sebanyak 199. 820. 183 jiwa penduduk di indonesia telah jadi partisipan program jkn – kis.

dalam membagikan pelayanan kesehatan, bpjs kesehatan telah bekerja sama dengan 22. 322 fktp yang terdiri atas 9. 882 puskesmas, 5. 025 dokter oraktik perorangan, 5. 518 klinik nonrawat inap, 668 klinik rawat inap, 21 rumah sakit kelas d pratama, dan 1. 208 dokter anak . sedangkan itu, di tingkatan fktrl, bpjs kesehatan telah bermitra dengan 2. 406 rumah sakit dan juga klinik utama, 1. 599 apotek, dan juga 1. 078 optik.

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel